KLASIFIKASI SURAT

No

Bulan

MA RI

Badilag RI

PTA Palembang

PT Palembang

PA/Luar Delegasi

Kementerian Keuangan

Surat Lainya

Jumlah

1

Januari

2

2

9

1

3

2

10

29

2

Februari

-

-

-

1

5

2

7

15

3

Maret

1

-

3

-

4

-

2

10

4

April

2

-

-

-

10

2

1

15

5

Mei

1

-

-

-

4

2

2

9

6

Juni

2

-

5

1

-

5

14

27

7

Juli

1

1

3

-

-

3

18

26

8

Agustus

3

-

2

-

-

-

18

23

9

September

-

-

1

-

-

1

2

4

10

Oktober

 1

 1

 4

 -

 13

 -

 5

 24

11

November

 2

 -

 -

 -

 8

 1

 3

 14

12

Desember

 2

 -

 -

 -

 10

 -

 7

 19

KLASIFIKASI SURAT

No

Bulan

HM

KP

KU

HK

PS

PL

PP

OT

KS

PB

JUMLAH

1

Januari

3

46

18

14

4

1

0

7

0

0

93

2

Februari

2

42

12

12

1

2

0

11

0

0

82

3

Maret

0

31

28

15

0

2

1

4

0

0

81

4

April

0

19

17

12

0

0

1

5

0

0

54

5

Mei

6

Juni

7

Juli

8

Agustus

9

September

10

Oktober

11

November

12

Desember

KLASIFIKASI SURAT

No

Bulan

MA RI

Badilag RI

PTA Palembang

PT Palembang

PA/Luar Delegasi

Kementerian Keuangan

Surat Lainya

Jumlah

1

Januari

2

2

9

1

3

2

10

29

2

Februari

-

-

-

1

5

2

7

15

3

Maret

1

-

3

-

4

-

2

10

4

April

2

-

-

-

10

2

1

15

5

Mei

1

-

-

-

4

2

2

9

6

Juni

2

-

5

1

-

5

14

27

7

Juli

1

1

3

-

-

3

18

26

8

Agustus

3

-

2

-

-

-

18

23

9

September

-

-

1

-

-

1

2

4

10

Oktober

 1

 1

 4

 -

 13

 -

 5

 24

11

November

 2

 -

 -

 -

 8

 1

 3

 14

12

Desember

 2

 -

 -

 -

 10

 -

 7

 19

KLASIFIKASI SURAT

No

Bulan

HM

KP

KU

HK

PS

PL

PP

OT

KS

PB

JUMLAH

1

Januari

1

42

26

7

-

4

-

14

-

-

94

2

Februari

1

34

9

9

-

-

-

-

-

-

53

3

Maret

-

16

11

22

-

-

-

2

-

-

51

4

April

1

29

13

8

1

-

-

1

-

-

53

5

Mei

2

3

25

-

-

1

-

1

-

-

32

6

Juni

1

6

8

14

-

2

-

-

-

-

31

7

Juli

-

5

14

8

-

1

-

2

-

-

30

8

Agustus

-

29

15

9

1

-

-

3

-

-

57

9

September

-

18

8

11

-

-

-

4

-

-

41

10

Oktober

 -

 16

 7

7

 -

 -

 -

 2

1

 -

 33

11

November

 -

 10

 13

 9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 32

12

Desember

 1

 11

 12

 5

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 30

 Bulan

 Agenda

 Januari

 Penyerahan Sertifikat Tanah Secara Virtual di Aula Seminar dan Villa Gunung Gare

 Februari

 Undangan Diruang sidang utama DPRD 

  Undangan Kegiatan pembinaan kelurahan bersinar dan test urine  di Aula  Kantor Camat Pagar Alam Selatan

 Undangan Pembukaan Rapat Paripurna 1 Sidang ke 4

 Undangan Penutupan kegiatan seleksi tilawatil Quran Tingkat Kota Pagar Alam

 Maret

 Undangan Pisah Sambut Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pagar Alam

 Undangan Rapat Paripurna III Sidang ke 2 

 Undangan Rapat Paripurna III Sidang ke 3

 Undangan Rapat memperingati isra Miraj Nabi Muhammad SAW

 Undangan Penutupan Rapat Paripurna III Sidang ke 5 DPRD

 April

 Undangan Dalam rangka pembukaan Kegiatan Amaliah Ramadhan Pemerintah Kota Pagar Alam 

 Mei

 Juni

 Juli

 Agustus

 September

 Oktober

 November

 Desember

 Bulan

 Agenda

 Januari

 Undangan Rapat Paripurna 1 DPRD Pagar Alam

 Undangan Rapat Paripurna 1 Sidang Ke 2 DPRD Pagar Alam

 Undangan Rapat Paripurna 1 Sidang Ke 3  DPRD Pagar Alam

 Undangan Upacara Gabungan Pemkot Pagar Alam

 Undangan Rapat Paripurna 1 Sidang Ke 4 Pagar Alam

 Februari

 Undangan Pembukaan Rapat Paripurna II

  Undangan Pembukaan Rapat Paripurna II Sidang ke 2

 Undangan Pembukaan Rapat Paripurna II Sidang ke 3

 Undangan Pembukaan Rapat Paripurna II Sidang ke 4

 Maret

 Undangan Penutupan Rapat PARIPURNA II Sidang Ke 5

 April

 Undangan Acara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah jabatan Hakim Pada Pengadila Negeri Pagar Alam

 Mei

 Undangan Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Tim Gugus Depan Covid 19

 Undangan Rapat Membahas SOlat Idul Fitri 1 Syawal 1441 H

 Juni

 Serah terima Hibah Tanah dari Walikota Pagar Alam Kepada PA Pagar Alam

 Undangan Apel gelar pasukan penegakan disiplin kesehatan dan penerapan new normal

 Juli

 Undangan Rapat koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Pagar Alam

 Undangan Rapat Paripurna V Sidang ke 1 Pembahasan KUA/PPAS Pagar Alam Tahun Anggaran 2021

 Undangan Rapat Paripurna V Sidang ke 2 Pembahasan KUA/PPAS Pagar Alam Tahun Anggaran 2021

 Undangan Rapat Paripurna V Sidang ke 3 Pembahasan KUA/PPAS Pagar Alam Tahun Anggaran 2021

 Undangan Pembukaan Rapat Paripurna V Sidang Ke 5 penyampaian dan penyerahan rekomendasi tentang catatan khusus mengenai Raperda LPP APBD Kota Pagar Alam

 Agustus

 Undangan Laporan Hasil pembahasan komisi-komisi terhadap KUA./PPAS Kota Pagar Alam 

 Undangan Upacara Pengibaran Bendera Merah putih

 Undangan Dalam Rangka memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia

 Undangan lappran Bangar terhadap pembahaan KUPA/PPAS-P Kota Pagar Alam

 Undangan Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi Terhadap KUA

 September

 Undangan laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap pembahasan RAPBD 

 Undangan Laporan Bangar Terhadap Pembahasan RAPBD Perubahan Kota Pagar Alam

 Undangan Pembukaan Rapat Paripurna tentang pembahasan perubahan tata tertib dan kode etik  DPRD Kota Pagar Alam

 Undangan Pembukaan Paripurna IX Sidang ke 1

 Oktober

 Undangan Ground Breaking Pembangunan Gedung Olah Raga Kota Pagar Alam

 Undangan Tebar Benih Ikan dan Tatap Muka Dengan Penggiat Kopi Se-Kota Pagar Alam

 November

 Undangan Webinar Beasiswa LPDP untuk Warga Peradilan

 Undangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

 Undangan Acara Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap RAPBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021

 Undangan Penutupan  Rapat Paripurna X Sidang Ke 5

 Desember

 Undangan Peluncuran dan Webinar Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

 Undangan Doa Bersama

 Undangan Panen Hadiah Simpedes Periode I

 Undangan Memperingati Hari Amal Bhakti

A.

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Lampiran

2.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Lampiran

3.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).

Lampiran

4.

Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lampiran

5.

Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lampiran

6.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lampiran

7

Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Lampiran

8

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional

Lampiran

9

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/392/HM.02.3/II/2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Lampiran

B.

PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI

1.

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

Lampiran

2.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

Lampiran

3.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

4.

Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

5.

Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

6.

Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

7.

Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

8.

Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

9.

Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

10.

Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

11.

Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Lampiran

12.

Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

13.

Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

14.

Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

15.

Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Lampiran

16.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

17.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim

Lampiran

18

Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

Lampiran

C.

PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN

1.

Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.

Lampiran

2.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Lampiran

3.

Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

Lampiran

4.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.

Lampiran

5.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.

Lampiran

6.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

Lampiran

7.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Lampiran

8.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.

Lampiran

9.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Lampiran

10.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

11.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.

Lampiran

12.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Lampiran

13.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Lampiran

14.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Lampiran

15.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Lampiran

16.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Lampiran

17.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.

Lampiran

18.

Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Lampiran

19.

Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

D.

PEDOMAN LAINNYA

1.

Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

Lampiran

2.

Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Lampiran

3.

Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.

Lampiran

4.

Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.

Lampiran

5.

Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lampiran

6.

Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

Lampiran

7.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

Lampiran

8

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lampiran

9

Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus

Lampiran